The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen

The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen

Blog Article

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi problem resolving malah asik menjadi challenge taking.

yakni operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan details-details informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah menyamakan bermain saham dengan berjudi. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar modal.

When Soeharto ‘resigned’ from his publish as President in Might 1998 for the tension in the political pro-democracy movement plus a minimize in aid on the civilian political elite, his successors couldn't quickly make radical adjustments into the framework and tradition of the intelligence services.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

 The sights, views and positions expressed inside all posts are those on the writer by itself and don't signify These in the editors or of Big apple College University of Legislation. The precision, completeness and validity of any statements built within this information aren't guaranteed. We acknowledge no legal responsibility for virtually any problems, omissions or representations.

Prinsip prinsip intelijen juga digunakan untuk mengatasi kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di masyarakat umumnya digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan unit-unit reserse atau kejaksaan seperti FBI di Amerika Serikat , detektif bahkan wartawan untuk mencari sumber berita. Masing masing memiliki kode etik tersendiri.

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain consumer yang memeberikan planning dan path

This pressure also triggered a worsening financial circumstance; 2). The elite conspiracy, In particular the ICMI leadership, which withdrew assistance, mobilized demonstrations and urged the leadership with the Majelis Permusyawaratan Rakyat

eighteen/2003 on Advocates dated five April 2003 (“Regulation eighteen/2003”) and Authorities Regulation No. eighty three/2008 on Needs and Processes for Provision of Free of charge Lawful Assist dated 31 December 2008 (“GR eighty three/2008”), delegates the obligation to advocates to supply gratis (pro bono) authorized guidance to incapable justice seekers. To aid the provision of professional bono legal help additional effectively and efficiently, PERADI as the advocacy organization has fashioned a Office identified as Legal Aid Centre (“PBH PERADI”) inside the Corporation to equip its mission that will help individuals that seek out for lawful help. PBH PERADI could appoint an klik disini Advocate to deliver pro bono lawful aid to incapable justice seekers, this is applicable equally to any application or ask for directly from incapable justice seekers. Other than being an obligation, giving pro bono legal guidance is also executed with the initiative of an advocate itself like a sort of devotion to your Neighborhood. PERADI Rule No. 1/2010 stipulates that advocate are instructed to provide pro bono authorized aid no less than 50 several hours of work on a yearly basis. This provision will probably be applied as among the requirements to obtain or to resume the Advocate Identification Card (“KTPA”) and if advocates could not fulfill this necessity, then the KTPA issuance is going to be deferred until eventually this necessity is fulfilled.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[14]

Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi aksi terorisme, bukan menunggu sampai aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.

Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.